Nekad Menerbitkan Surat Keputusan Untuk Tujuan Sikat Uang Negara, Kades Minas Barat Jadi Terlapor

Nekad Menerbitkan Surat Keputusan Untuk Tujuan Sikat Uang Negara, Kades Minas Barat Jadi Terlapor

Media Group (Tim)

Dugaan Korupsi dan penyelewengan uang negara diduga dilakukan oleh Kepala Desa/Kampung bersama oknum pejabat dibawah jajarannya tersebut hingga adanya dugaan kuat pemalsuan tandatangan penyaluran uang honor atau insentif yang akhirnya dilaporkan oleh warga kepada kepolisian setempat. Bahkan akibatnya kepala desa tersebut telah menjadi terlapor di kepolisian setempat.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan tidak menyebutkan namanya, warga tersebut mengaku salah satu dari korban lain yang dijadikan jembatan dugaan kasus kejahatan di desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dari tahun 2020 hingga saat ini.

Kepada wartawan ia menuturkan bahwa di desa tersebut diterbitkan SK oleh kepala desa tanpa ada musyawarah dan rapat pembentukan pengurus posyandu. Sehingga beberapa orang yang menjadi pengurus posyandu tersebut hanyalah topeng kejahatan untuk menikmati uang masyarakat atau uang negara, bahkan tanda tangan pengurus dipalsukan untuk memuluskan pencairan uang negara ke kantong pejabat desa. “tuturnya”

Bukan hanya itu saja: kegiatan di posyandu tersebut bukan di laksanakan oleh para pengurus posyandu yang telah diberikan kewenangan melalui surat keputusan kepala desa, sehingga beberapa pengurus dari yang tercantum pada surat keputusan tersebut melapor ke pihak kepolisian setempat, dan saat ini masih dalam proses, “sambungnya”.

Sementara Pimpinan media group yang menerima informasi ini menelepon Kepala Desa Minas Barat guna mendapatkan informasi untuk diketahui oleh publik tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dalam komunikasi akhirnya kepala desa Minas Barat Ayang Bahari mengakui penerbitan surat keputusan tersebut pada tahun 2020, dengan dasar struktur pengurus posyandu yang telah dipersiapkan oleh bawahannya.

Saya ditanya terkait dasar pembentukan dan dampak negatif dari penerbitan SK tersebut, Kepala Desa Minas Barat mengatakan sudah memanggil pihak jajarannya terkait permasalahan tersebut, bahkan ia mengakui telah di panggil di kepolisian setempat untuk mediasi masalah tersebut.

Saat ditanya oleh Pimppum media group terkait kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan bahkan kejadian itu jelas ada indikasi pembiaran, dan kelalaian bahkan berimbas pada banyak hal yang seharusnya kades satu satunya yang bisa mengmbatalkan SK tersebut.

Apalagi dari awal penerbitan SK, aliran dana, pemalsuan dokumen,tanda tangan yang jauh hari sang kades sudah mengetahuinya tetapi tidak ada tindakan kepala desa sebagai penanggung jawab utama, dan juga power executor untuk memutus dugaan kejahatan tersebut. Tetapi justru kepala desa tidak bisa memberikan penjelasannya untuk mempertahankan masalah tersebut menjadi sebuah dilema yang berakibat fatal.

Tim media (red)