KPK Usut Kasus Terkait Whoosh, Projo: Jika Ada Pelanggaran, Silakan Proses
lintasperistiwanusantara.com – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mengusut kasus terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menjadi sorotan publik. Di tengah derasnya opini politik, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) menegaskan sikapnya: mendukung penuh penegakan hukum, tanpa pandang bulu.
“Jika memang ada pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Jokowi bukan berarti menghalangi upaya pemberantasan korupsi.
Kabar ini kini menjadi salah satu topik paling ramai di Google Trends Indonesia, karena proyek Whoosh sendiri merupakan simbol besar dari ambisi infrastruktur era Jokowi — dan melibatkan dana triliunan rupiah.
Awal Mula KPK Menyentuh Proyek Whoosh
Penyelidikan KPK terhadap proyek kereta cepat Whoosh bermula dari adanya laporan publik mengenai dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan dana dan struktur pembiayaan proyek tersebut. Meski belum ada tersangka yang diumumkan, sumber internal KPK menyebut penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan data dan klarifikasi dokumen keuangan.
Salah satu fokus penyelidikan adalah penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) yang dikucurkan untuk proyek ini sejak awal dimulai pada 2015. Nilainya mencapai lebih dari Rp100 triliun, melibatkan beberapa BUMN besar seperti PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China).
KPK juga disebut tengah mengumpulkan dokumen dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga pihak kontraktor terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah seluruh aliran dana digunakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
Meski begitu, KPK belum menyebut ada indikasi korupsi secara eksplisit. Juru Bicara KPK mengatakan, penyelidikan masih berada di tahap awal untuk memverifikasi informasi dan laporan masyarakat.
Di sisi lain, beberapa pengamat menilai langkah KPK ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk tetap independen di tengah situasi politik yang panas menjelang tahun-tahun akhir pemerintahan Jokowi.
Respons Tegas dari Projo: “Hukum Harus Tegak, Siapa Pun yang Terlibat”
Menanggapi langkah KPK, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi atau menolak penyelidikan apa pun yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Prinsip kami jelas: hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Kalau memang ada pelanggaran, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Budi Arie juga menambahkan bahwa Projo tetap percaya proyek Whoosh merupakan capaian besar yang perlu dijaga integritasnya. Ia menyebut proyek ini sebagai bukti nyata kemajuan infrastruktur Indonesia yang berhasil diselesaikan dengan kerja keras dan kolaborasi banyak pihak.
Namun, kata Budi, jika di dalam prosesnya ada penyimpangan, maka penyelidikan harus dilakukan secara transparan.
“Kita tidak boleh membela yang salah. Tapi kita juga tidak boleh langsung menghakimi sebelum fakta hukum terbuka,” tegasnya.
Sikap tegas Projo ini dinilai sebagai upaya menjaga jarak dari potensi politisasi kasus, terutama menjelang pergantian pemerintahan. Banyak pihak memuji langkah tersebut karena menunjukkan konsistensi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.
Proyek Kereta Cepat Whoosh dan Sorotan Publik
Sejak diresmikan pada Oktober 2023, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) telah menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia. Dengan kecepatan hingga 350 km/jam dan waktu tempuh hanya 45 menit dari Jakarta ke Bandung, Whoosh menjadi proyek prestisius yang membanggakan.
Namun, sejak awal, proyek ini memang tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menyoroti pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai lebih dari USD 1,2 miliar dari perkiraan awal. Ada juga yang mempertanyakan efektivitas bisnisnya serta ketergantungan terhadap pinjaman dari China Development Bank (CDB).
KPK pun menyatakan bahwa penyelidikan ini bukan untuk menghambat proyek atau menakut-nakuti pihak terkait, melainkan memastikan bahwa dana publik digunakan secara benar.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dipakai sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan,” ujar salah satu sumber internal lembaga tersebut.
Publik menyambut baik langkah ini. Banyak warganet menilai bahwa penyelidikan KPK terhadap proyek besar seperti Whoosh merupakan ujian penting bagi komitmen antikorupsi di Indonesia, terutama di tengah banyaknya proyek strategis nasional yang bernilai fantastis.
Pengamat: KPK Harus Transparan, Tapi Tidak Politis
Pengamat politik dan hukum tata negara, Refly Harun, menilai langkah KPK menyentuh proyek besar seperti Whoosh adalah sinyal positif, tapi harus dijaga dari unsur politik.
“KPK harus profesional. Jangan sampai penyelidikan proyek strategis seperti ini dipolitisasi untuk menyerang figur tertentu atau kelompok tertentu,” katanya dalam sebuah diskusi.
Menurut Refly, jika KPK berhasil membuktikan transparansi dan profesionalisme, maka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut bisa kembali meningkat. Ia menegaskan bahwa proyek sebesar Whoosh wajar menjadi sorotan, karena melibatkan dana publik dalam jumlah besar.
Di sisi lain, Refly juga menilai pernyataan Projo sebagai langkah yang bijak. “Sikap Projo mendukung penyelidikan tanpa pembelaan buta adalah hal yang patut diapresiasi. Ini contoh kedewasaan politik yang jarang muncul,” tambahnya.
Banyak pengamat lain juga sependapat bahwa kasus ini akan menjadi tolak ukur bagi hubungan lembaga penegak hukum dan pemerintah menjelang transisi kekuasaan ke pemerintahan baru.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci di Tengah Sorotan Publik
Kasus KPK usut proyek Whoosh bukan sekadar tentang hukum, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Proyek yang digadang-gadang sebagai kebanggaan nasional ini akan kehilangan legitimasi jika terbukti ada penyelewengan di dalamnya.
Projo menegaskan bahwa mereka tetap berdiri di jalur Jokowi yang menekankan kerja nyata dan integritas. Mereka tidak akan ikut menutupi kesalahan jika ada, tapi juga tidak akan membiarkan proyek besar ini dijatuhkan oleh isu tanpa dasar.
KPK pun diharapkan menjaga profesionalitas dan membuka proses ini secara transparan, agar publik tahu bahwa penyelidikan bukan alat politik, tapi langkah hukum yang objektif.
Saatnya Buktikan Integritas, Bukan Saling Serang
Penyelidikan KPK terhadap proyek Whoosh menjadi ujian besar, baik bagi lembaga antirasuah maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan proyek prestisius itu. Dukungan terbuka dari Projo menunjukkan bahwa penegakan hukum bisa berjalan seiring dengan loyalitas politik yang sehat.
Jangan Takut Transparan
Keadilan dan kejujuran adalah fondasi kepercayaan publik. Jika proyek Whoosh memang bersih, maka penyelidikan justru akan mengukuhkan kredibilitasnya. Tapi jika ada pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi.
Indonesia membutuhkan contoh bahwa proyek besar bisa dijalankan dengan integritas tinggi. Dan kasus ini — KPK usut kasus Whoosh — adalah momen penting untuk membuktikannya.
