Catat! Syarat Usia dan Kondisi Fisik di Lowongan Kerja Bisa Jadi Pelanggaran Serius

Fenomena Syarat Diskriminatif dalam Lowongan Kerja

lintasperistiwanusantara.com – Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena syarat diskriminatif dalam lowongan kerja semakin menjadi sorotan publik. Tidak jarang perusahaan mencantumkan ketentuan yang mengatur batas usia atau kondisi fisik tertentu sebagai persyaratan utama bagi pelamar. Misalnya, hanya menerima kandidat dengan usia maksimal 25 tahun atau menetapkan syarat tinggi badan dan berat badan ideal.

Sekilas, persyaratan seperti ini terlihat wajar karena perusahaan ingin mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, aturan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi dan melanggar regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Syarat usia dan kondisi fisik di lowongan kerja yang tidak relevan dengan posisi justru menutup kesempatan banyak orang yang memiliki kompetensi.

Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah sejumlah postingan lowongan kerja viral di media sosial. Banyak warganet yang menyoroti betapa tidak adilnya praktik tersebut, terutama bagi pencari kerja yang kompeten namun terkendala oleh syarat usia atau kondisi fisik yang tidak esensial.

Dasar Hukum Syarat Usia dan Kondisi Fisik

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal-pasalnya jelas melarang adanya diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja. UU ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, maupun keterbatasan fisik.

Selain itu, aturan lebih tegas juga tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengatur agar perusahaan tidak boleh menolak calon pekerja hanya karena alasan keterbatasan fisik, kecuali jika pekerjaan yang dimaksud memang mensyaratkan kemampuan tertentu.

Sementara itu, ketentuan mengenai batas usia sebenarnya hanya diatur secara khusus pada jenis pekerjaan tertentu, misalnya untuk tenaga kerja yang memiliki risiko tinggi atau pekerjaan dengan standar kesehatan ketat. Jika syarat usia dicantumkan pada pekerjaan umum seperti administrasi, kasir, atau staf kantor, maka hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran serius.

Dampak Negatif dari Syarat Diskriminatif

Penerapan syarat usia dan kondisi fisik di lowongan kerja tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga berdampak pada perusahaan itu sendiri. Banyak talenta potensial yang akhirnya tersisih hanya karena aturan diskriminatif yang tidak relevan dengan kemampuan kerja.

Dari sisi pencari kerja, hal ini jelas mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang. Banyak pekerja berusia di atas 30 tahun yang masih produktif dan berpengalaman, namun sering ditolak hanya karena perusahaan lebih memilih usia muda. Begitu juga dengan penyandang disabilitas yang kerap menghadapi tembok tinggi ketika melamar pekerjaan.

Sedangkan dari sisi perusahaan, aturan diskriminatif justru bisa menimbulkan citra buruk. Publik akan menilai perusahaan tidak menghargai keberagaman dan inklusi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada reputasi merek, bahkan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Tanggung Jawab Perusahaan dalam Rekrutmen

Perusahaan seharusnya lebih cermat dalam menyusun kualifikasi lowongan kerja. Alih-alih menetapkan syarat usia dan kondisi fisik secara kaku, sebaiknya perusahaan fokus pada kemampuan teknis, keterampilan, serta pengalaman yang relevan dengan posisi yang ditawarkan.

Tanggung jawab perusahaan dalam proses rekrutmen bukan hanya mencari pekerja terbaik, tetapi juga memastikan bahwa proses seleksi berjalan adil dan inklusif. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar berkualitas, tanpa menutup pintu bagi kelompok tertentu.

Selain itu, perusahaan juga wajib menyesuaikan kebijakan rekrutmen dengan regulasi yang berlaku. Jika tetap nekat mencantumkan syarat diskriminatif, perusahaan berisiko menghadapi teguran, sanksi administratif, hingga tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan.

Peran Pemerintah dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Agar praktik diskriminatif ini tidak semakin meluas, peran pemerintah sangat penting dalam melakukan pengawasan. Kementerian Ketenagakerjaan bersama dinas terkait di daerah memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan perekrutan tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga perlu aktif melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum ketenagakerjaan, baik kepada perusahaan maupun masyarakat luas. Banyak perusahaan yang sebenarnya tidak sadar bahwa syarat usia dan kondisi fisik bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Edukasi yang konsisten dapat mengurangi potensi pelanggaran di masa depan.

Pemerintah juga bisa menggandeng serikat pekerja, lembaga advokasi, hingga komunitas masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan terhadap pencari kerja. Dengan kerja sama berbagai pihak, praktik diskriminatif dalam lowongan kerja dapat ditekan secara signifikan.

Respons Publik dan Media Sosial

Media sosial memiliki peran besar dalam mengangkat isu ini. Setiap kali ada lowongan kerja dengan syarat diskriminatif, warganet cepat menyorot dan menyebarkannya hingga viral. Tekanan publik inilah yang sering membuat perusahaan buru-buru menghapus atau mengubah syarat tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menuntut keadilan di dunia kerja. Publik tidak lagi diam melihat ketidakadilan, melainkan berani bersuara dan mendesak perubahan. Situasi ini sekaligus menjadi pengingat bagi perusahaan agar lebih berhati-hati sebelum merilis iklan lowongan kerja.

Dengan meningkatnya kesadaran publik, perusahaan tidak bisa lagi sembarangan menetapkan syarat diskriminatif. Transparansi dan keadilan kini menjadi tuntutan utama, sejalan dengan tren global yang mendorong praktik rekrutmen yang lebih inklusif.

Jangan Anggap Remeh Syarat Usia dan Kondisi Fisik di Lowongan Kerja

Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Rekrutmen

Syarat usia dan kondisi fisik di lowongan kerja bukan sekadar aturan biasa. Jika diterapkan tanpa dasar yang jelas, hal ini bisa menjadi pelanggaran serius yang berimplikasi hukum. Perusahaan harus memahami konsekuensi hukum sekaligus etika dalam setiap rekrutmen.

Dorongan untuk Masyarakat dan Perusahaan

Bagi masyarakat, penting untuk mengetahui hak-hak ketenagakerjaan agar tidak pasrah menghadapi diskriminasi. Sementara bagi perusahaan, sudah saatnya fokus pada kompetensi dan keterampilan, bukan sekadar kriteria usia atau fisik.